Hebatriau.com | PEKANBARU – Dewan Pimpinan Daerah ( DPD ) Lembaga Aliansi Indonesia - Komando Garuda Sakti ( LAI - KGS ) menilai bahwa kepala Dinas Sosial Provinsi Riau, T. Zul Efendi, S.H., M.Si. tidak proaktif dan kooperatif mewujudkan visi dan misi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.

Ketua LAI - KGS DPD Riau, S.Hondro mengatakan pada awak media, Adapun hasil perhatian dan penilaian serta temuan kami dilapangan.

“Bahwa diketahui tahun ini (2021), Dinas Sosial Provinsi Riau menyediakan dana sebanyak Rp26 miliar lebih, yang digunakan untuk bantuan kepada 77 panti asuhan yang ada di Riau, hal tersebut tidak uptodate terhadap pemutakhiran data dalam realisasinya"ujarnya

Ia mengungkapkan masih banyak panti asuhan yang selama berdiri tidak pernah mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial Provinsi Riau yang memiliki visi meningkatkan mutu pelayanan sosial melalui Panti.

Sebagai Lembaga Rakyat Indonesia yang senantiasa melaksanakan fungsi sosial-kontrol terhadap semua kebijakan Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam penyelenggaraan serta pengelolaan Negara dan Daerah, S.Hondro melanjutkan keterangan dari hasil investigasi lapangan ada temuan bahwa banyak penerima BPNT dan PKH yang gagal bantuannya.

S.Hondro yang juga merupakan Ketua Ikatan Media Online (IMO) Indonesia Provinsi Riau juga mempertanyakan terkait pengadaan barang tanggap darurat bencana Pandemi Covid 19 pada Dinas Sosial Pemerintahan Provinsi Riau.

“Sangat disayangkan, ditengah keterbatasan anggaran pemerintah daerah untuk membantu masyarakat terdampak Covid-19, ada program bantuan dari Pemerintah Pusat melalui BST oleh Kementerian Sosial namun tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh Dinas terkait." ungkap S.Hondro.

Terkait masalah ini, S.Hondro mengatakan telah beberapa kali melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Sosial namun, dari Dinas Sosial Provinsi Riau belum memberikan informasi terkait realisasi Bantuan Untuk Panti maupun BST, Ia pun menegaskan jika dalam waktu beberapa hari kedepan belum ada kejelasan informasi terkait bantuan ini, maka dirinya akan mengadu dan mendesak DPRD untuk mengevaluasi kinerja Kepala Dinas terkait.

“Kami akan adukan dan desak DPRD Provinsi Riau untuk mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Sosial Riau jika beberapa hari kedepan belum ada kejelasan" tutup S.Hondro.(Media SHI GROUP)