Hebatriau.com, -ROKAN HULU – Untuk mengambil langkah-langkah percepatan penyerapan anggaran tahun 2021, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu (Rohul) melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI secara Virtual.

Rapat Koordinasi dengan Kemendagri ini dipimpin Bupati Rohul H. Sukiman, turut dihadiri Sekda Rohul H. Abdul Haris S.Sos M.Si, Inspektur Inspektorat Rohul H. Helfiskar SH MH, Kadis Kominfo Rohul Drs Yusmar M.Si, para Asisten dan seluruh Kepala OPD, di Pendopo Rumdis Bupati, Rabu (7/7/2021).

Usai mengikuti Rakor dengan Kemendagri, Bupati Rohul H. Sukiman kepada Media Center Diskomifo Rohul, mengatakan untuk mengefisiensikan dan percepatan penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku ditengah Pandemi, Pemkab Rohul berkonsultasi dengan Inspektur 4 Kemendagri.

“Hari ini kita berkonsultasi dengan narasumber dengan Inspektur 4 Kemendagri dengan tujuan bagaimana kedepan kepala-kepala OPD dan seluruh pengelola APBD di Rohul ini semakin meningkatkan percepatan anggaran ditengah Pandemi Covid-19,”

“Tentunya kita berharap bisa melakukan sesuai dengan amanat kepada Pemda untuk penanggulangan Covid-19 dan bagaimana kita kedepan menyusun rencana untuk membangun Rohul,” ujarnya

Dari konsultasi bersama Kemendagri, Lanjut Bupati H. Sukiman, Pemkab Rohul mendapatkan arahan dari Kemendagri untuk melakukan beberapa langkah dalam pelaksanaan APBD, dengan harapan dalam pelaksanaannya yang baik, efisiensi berjalan dan semuanya sesuai koridor ketentuan regulasi di Kemendagri tertutama pengelolaan keuangan daerah.

“Arahan dari Kemendagri tadi kita mendapat arahan, bagaimana supaya Pemda harus melihat kebutuhan pelayanan dasar dan kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dimasyarakat seperti adanya bencana alam,” jelasnya

“Kemudian jika ada pelayanan masyarakat terganggu yang membutuhkan penanganan dari Pemerintah dan, ini yang menjadi arahan fokus Kemendagri harus diutamakan, contoh jika warga kita ditimpa musibah angin kencang beberapa hari yang lalu terjadi, jembatan kita digerus banjir sehingga masyarakat tidak bisa melewati, ini perlunya penanganan,” ujarnya

Bupati Sukiman mengaku hal-hal pelayanan dasar seperti ini lah yang menjadi penekanan dari Kemendagri, agar bisa mencari solusi ditengah keterbatasan anggaran dan kebutuhan darurat, kebutuhan mendesak, ini menjadi perhatian Pemda.

“Anggaran untuk musibah kebencanaan ini tersedia dan dianggarkan melalui Biaya Tak Terduga (BTT), ketika nanti ada bencana ada hal yang tidak terkira terjadi setahun sebelumnya, yang sifatya kejadian mendadak, diarahkan agar bisa memanfaatkan anggaran BTT,” pungkasnya (MCDiskominforohul/Adv)