JAKARTA -- Pemindahan Ibu Kota Negara menjadi tanda tanya besar bagi penduduk pulau Borneo, lokasi ibu kota baru yang bakal menggantikan Jakarta dipastikan bukan di kawasan Bukit Soeharto Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal itu ditegaskan Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro di Jakarta.

Alasan tidak ditunjuknya kawasan Bukit Soeharto yang berlokasi dikabupaten Kutai Kartanegara, sebut Bambang karena di kawasan itu merupakan daerah yang kaya akan kandungan batu bara. Hal itu cukup berisiko layaknya tanah gambut. Sehingga, sebut dia, pemerintah akan memilih lokasi yang lebih aman. Bukan tanah batu bara dan bukan tanah gambut.

“Lokasinya harus jauh dari gambut dan batu bara,” ucap Bambang kepada awak media.

“Kami berkomitmen tidak menganggu lingkungan untuk ibu kota baru,” tegasnya.

Terkait lokasi mana yang bakal ditunjuk untuk menjadi ibu kota, dia masih enggan membocorkannya kepada publik.

Pemerintah, sebut dia, masih harus melakukan sejumlah penelitian untuk memastikan kelayakan kawasan yang ditunjuk nanti sebagai ibu kota negara baru.

Dia meminta masyarakat untuk terus bersabar terkait penentuan lokasi. Apalagi masterplan pembangunan baru akan dibuat setelah lokasi ibu kota yang baru ditentukan.

“Untuk buat masterplan butuh waktu. Semoga 2020 selesai. Yang pasti penentuan lokasi ibu kota ada waktunya,” pungkasnya.

Seperti diketahui, untuk memindahkan ibu kota sendiri, pemerintah menyiapkan sejumlah opsi. Selain kawasan Bukit Soeharto, pemerintah juga menyiapkan lokasi di Kabupaten Gunung Mas, Kalteng. Adapula daerah lain seperti di Kelurahan Sotek, PPU dan Kalimantan Selatan.

Meski demikian, Kepala PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro memastikan pemindahan ibu kota tidak akan membebani keuangan negara. Pasalnya, pemerintah akan fokus membangun ibu kota baru dengan sistem kerjasama pemerintah dengan badan usaha.

Adapun taksiran biaya yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru mencapai Rp 500 triliun. Di dalam APBN selama lima tahun bakal dianggarkan Rp 93 triliun. Lahan yang diperlukan sekitar 40 ribu hektare dengan target pemindahan penduduk sebanyak 1,5 juta jiwa.*sab/red