hebatriau.com, Sontang, Bonai Darussalam, Rokan Hulu — Tokoh masyarakat, perangkat adat, pemuda, dan perwakilan warga Desa Sontang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), resmi mengeluarkan pernyataan bersama untuk membantah keras informasi yang beredar di sejumlah media pada 18 November 2025 terkait dugaan pungutan liar (pungli) yang ditujukan kepada Kepala Desa Sontang, Zulfahrianto, S.E., serta Camat Bonai Darussalam.

Warga menilai laporan yang disampaikan ke Kepolisian Daerah (Polda) Riau tersebut tidak berdasar dan merupakan upaya terencana yang bertujuan merusak citra kepemimpinan desa serta memecah belah keharmonisan masyarakat.

Ketua BPD sekaligus tokoh adat Desa Sontang, Jasman, menegaskan bahwa tidak pernah ada praktik pungli atau pemerasan oleh kepala desa terhadap pihak manapun, termasuk perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.

“Kami pastikan bahwa seluruh pemberitaan dan laporan mengenai dugaan pungli yang menyeret nama Kepala Desa Sontang, Bapak Zulfahrianto, S.E., tidak benar dan bertentangan dengan fakta yang kami ketahui,” ujar Jasman. “Beliau adalah pemimpin yang transparan, terbuka bermusyawarah, dan selalu mengutamakan kepentingan masyarakat. Kami meminta pihak yang membuat laporan palsu ini untuk menghentikan upaya adu domba serta pencemaran nama baik.”

Dukungan juga datang dari Ketua Karang Taruna Desa Sontang, Bayu Saputra yang menyampaikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Zulfahrianto, yang akrab disapa Anto Sontang tetap kokoh di tengah isu yang dinilai penuh rekayasa tersebut.

“Kami sangat kecewa dengan laporan yang jelas-jelas menyudutkan tanpa bukti kuat. Sebagai bentuk solidaritas, kami seluruh pemuda dan masyarakat Desa Sontang siap pasang badan membela Bapak Anto Sontang,” tegas Bayu. “Kami percaya sepenuhnya bahwa beliau bersih. Kami meminta aparat untuk mengusut tuntas laporan ini agar fakta sebenarnya terungkap dan fitnah ini berhenti.”

Masyarakat Desa Sontang berharap pernyataan ini menjadi rujukan bagi semua pihak, terutama media massa, untuk lebih cermat, berimbang, dan bertanggung jawab dalam menyajikan informasi. Warga menegaskan bahwa pemberitaan yang tidak terverifikasi dapat memunculkan kegaduhan dan mencoreng nama baik tokoh serta pemimpin yang telah bekerja keras membangun desa.