Hebatriau.com | ROKAN HULU --  Ombudsman RI datangi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) dalam rangka menindaklanjuti laporan masyarakat tentang adanya lahan yang diduga belum dibayarkan kepada warga yang mengaku pemilik.

Laporan yang diterima ombudsman RI tersebut, bersumber dari Sdr.T.Arulan yang merasa lahan miliknya yang berada di lokasi komplek Pemda Rohul belum tuntas di ganti rugi, sehingga dilakukan karilifikasi kebenarannya.

Turut hadir dari Ombudsman RI, Dasuki Selaku Kepala Keasistenan Pemeriksa Laporan dan  didampingi Tim.  Kedatangan Tim Ombudsman RI disambut baik oleh pemerintah daerah Rokan Hulu oleh Sekretaris Daerah Rokan Hulu H.Abdul Haris yang mewakili Bupati Rokan Hulu, serta tampak juga Kabag Adwil M.Franovandi, Camat Rambah, serta Staff Adwil Rokan Hulu, Jumat, (23/7/2021).

Dikutip dari Media Centre Pemkab Rohul Minggu, (25/7) disampaikan Kepala Keasistenan Pemeriksa Laporan Ombudsman RI. Dasuki, kedatangannya bersama Tim menindaklanjuti laporan masyarakat tentang lahannya diduga belum selesai dalam hal ini ganti rugi.

Lanjutnya, warga Rohul yang menyampaikan laporan bernama T.Arulan, dan dalam hal ini Ombudsman RI berada pada posisi yang netral dan tidak berpihak kepada siapapun, baik kepada masyarakat yang melaporkan maupun kepada Pemerintah Daerah

"Oleh karena itu setiap adanya pengaduan pihaknya selalu meminta klarifikasi baik tertulis maupun langsung.Dalam meminta penjelasan ini kita  dari Ombudsman mencoba menyamakan informasi yang telah disampaikan oleh pelapor dan informasi yang diberikan dari pihak Pemda, dan dari sekian banyak informasi yang telah di terima akan di pelajari kembali nantinya," jelas Dasuki.

Namun akui Dasuki, dari informasi yang didapat adanya sedikit penyamaan bahwa Objek tanah yang dipersoalkan sama, akan tetapi akan dipelajari kembali baik dari data yang diberikan pelapor yakni Bapak T.Arulan maupun data yang diberikan dari Pemda Rohul, dan jika masih kekurangan data maka Ombudsman akan kembali menghubungi pihak Pemda dan juga pihak T.Arulan.

Dalam pertemuan dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Bupati Rohul Lantai III, Dasuki menjelaskan bahwa persoalan yang di laporkan oleh pihak T.Arulan adalah permasalahan Ganti Rugi lahan yang belum terselesaikan oleh Pemda Rohul, namun sebelum mendapatkan informasi dari Pihak Pemda T.Arulan telah memberikan penjelasan dan sepertinya objeknya sama akan tetapi Alas Hak nya yang diberikan T.Arulan sepertinya berbeda.

" Dari informasi dan data yang kita peroleh dari Pemda Rohul terkait lahan ini telah di ganti rugi, bahkan sejak tahun 2007 telah diberikan berupa panjar dan di tahun 2015 telah di lunasi atau diselesaikan seluruhnya," ungkap Dasuki

Dirinya menegaskan bahwa hasil dari permasalahan ini akan disampaikan setelah nanti dilakukan hasil Akhir dari pemeriksaan dari Tim Ombudsman, dan tidak menutup kemungkinan nanti akan kembali meminta klarifikasi oleh karena itu saat ini akan terlebih dahulu dipelajari semuanya baik dari informasi maupun dari data kedua belah pihak.

Sementara itu, dikutip dari penjelasan Sekretaris Daerah Rokan Hulu, H.Abdul Haris, kedatangan dari Ombudsman RI Wilayah Riau ini atas dasar adanya laporan atau pengaduan dari salah satu masyarakat mengenai adanya proses lahan yang dimintakan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan ganti rugi.

Namun berdasarkan hal tersebut, dari pemerintah telah memberikan klarifikasi kepada tim dari Ombudsman, bahwa proses dari pada objek lahan tersebut sebelumnya telah di proses dan telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Jadi kita telah berikan data data yang diperlukan tim dari Ombudsman ini, kita akui ini merupakan suatu bagian tugas dari Ombudsman RI dimana mereka mendapatkan pengaduan dari masyarakat tentu pihaknya harus mengklarifikasi segera kepada pihak yang dilaporkan,"tutur Sekda. (Media SHI GROUP)