ROKAN HULU -  Bupati Rokan Hulu H Sukiman menyampaikan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019, Rabu (8/7/2020). Penyampaian tersebut melalui Rapat Paripurna DPRD setempat di Ruang Paripurna Kantor DPRD Rohul dijalan Panglima Sulung, Desa Koto Tinggi, Kecamatan Rambah.

Dalam kesempatan itu Sukiman menyebut, penyampaian Laporan Pertanggungjawaban ini terlambat dikarenakan Covid-19. Sehingga Pemkab Rohul baru menerima Hasil Pemeriksaan APBD TA 2019 dari BPK tanggal 29 Juni dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dalam Pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Ketua DPRD Novliwanda Ade Putra, ST, Wakil Ketua Nono Patria Pratama, SE serta anggota DPRD Rohul yang hadir, Sukiman memaparkan rincian realisasi APBD Rohul 2019 sebesar Rp 1,73 triliun.

Dari sisi pendapatan, pendapatan pajak daerah tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp 124 miliar dan terealisasi Rp 94,8 miliar atau 76,32% dari target. Kemudian, pendapatan retribusi ditargetkan Rp 8,4 miliar dan terealisasi sebesar Rp 7,6 miliar atau 82,90%. 

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp 2,1 miliar dan terealisasi Rp 1,9 miliar atau 91,50%.

Pendapatan lain-lain PAD yang Sah pada tahun anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp 58,1 miliar terealisasi Rp56,37 miliar atau 96,88%. Pendapatan Bagi Hasil Pajak ditargetkan Rp 96 miliar dan terealisasi sebesar Rp 58,3 miliar atau 60,41%.

Selanjutnya, pendapatan DBH sumber daya alam ditargetkan sebesar Rp 281,3 miliar dan terealisasi Rp 231 miliar atau 82,38%. Pendapatan DAU ditargetkan Rp 693,8 miliar dan terealisasi sebesar Rp 693,8 miliar atau 100 %.

Pendapatan DAK ditargetkan Rp 267,49 miliar dan terealisasi sebesar Rp 249,2 miliar atau 93,13%. Pendapatan bagi hasil pajak pemprov Riau ditargetkan Rp 111,6 M dan Terealisasi Sebesar Rp 96,6 miliar atau 86,54%. Dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 259,4 miliar dimana terealisasi Rp 244,96 miliar atau 94,43%.

Di sisi belanja, pada perubahan APBD kabupaten Rokan Hulu tahun anggaran 2019 berjumlah Rp1,73 triliun. Belanja APBD tahun anggaran 2019 digunakan untuk belanja operasi sebesar Rp1,419 triliun dengan realisasi sebesar Rp1,317 triliun atau terserap sebesar 92,81%.

"Belanja operasi ini diperuntukkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan," cakap Sukiman.

Kemudian, anggaran belanja modal meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya sebesar Rp 474,2 miliar dengan Realisasi Rp 400 miliar atau terserap sebesar 84,36 %.

Sementara, Anggaran Belanja Tak Terduga Rokan Hulu Pada Tahun Anggaran 2019 Berjumlah Rp 1,78 miliar dengan realisasi sebesar Rp 1.77 miliar atau terserap sebesar 99,94%. Anggaran belanja bagi hasil pajak ke desa sebesar Rp11,58 miliar dan terealisasi sebesar Rp11,56 miliar atau terserap 99,87 %.

"Dalam realisasi sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan pada perubahan APBD 2019 terdiri dari anggaran penerimaan pembiayaan Rp 3,96 miliar dan terealisasi sebesar Rp 3,77 miliar. sementara perhitungan Silpa 2019 Sebesar Rp 7,48 miliar.

Sementara, posisi neraca Rokan Hulu Per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 3,281 triliun. Laporan arus kas pmerintah Rokan Hulu periode tahun 2019 memiliki nilai saldo akhir Sebesar 9,3 miliar.

Laporan Operasional (LO) pemerintah kabupaten Rokan Hulu periode tahun 2019 memiliki nilai surplus sebesar Rp 231 miliar. Laporan perubahan ekuitas pemerintah kabupaten Rokan Hulu periode tahun 2019 memiliki nilai ekuitas akhir sebesar Rp 3,196 triliun dan laporan perubahan saldo anggaran lebih pemerintah kabupaten Rokan Hulu periode 2019 memiliki nilai saldo akhir sebesar Rp 7,48 miliar. (ADV-Diskominfo Rohul)

Foto Bupati Rokan Hulu H.Sukiman saat menyampaikan Pertanggungjawaban rincian APBD Tahun 2019 pada Rapat Paripurna DPRD Setempat dipimpin Ketua Novliwanda Ade Putra, ST didampingi Wakil Ketua Nono Patria Pratama, SE.