BENGKALIS, hebatriau.com -- Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu bentuk tujuan untuk mewujudkan nawacita dari Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Infrastruktur adalah bentuk perwujudan dari kesejahteraan Bangsa Indonesia dan merupakan bukti bahwa Bangsa Indonesia adalah Bangsa yang kuat, sejahtera, dan mampu berdiri dengan bertumpu di atas kaki sendiri.

Dalam Proses Pembangunan infrastruktur dibutuhkan dana yang tidak sedikit, oleh karena itu dibutuhkan rancangan anggaran dan sumber pembiayaan dalam pengalokasiannya.

Namun, Tidak semua praktek Pengalokasian Dana tepat pada sasarannya, ada juga penyelewengan Dana Pembangunan infrastruktur, dalam hal ini pengawasan sangatlah di perlukan untuk mencegah terjadinya penyelewengan.

Seperti halnya Proyek Semenisasi Gg Kelapa - Gg Becek - Gg Setia, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis oleh CV. Karya Maju Jaya dengan nilai Kontrak Rp. 511.297.617,- yang diduga asal jadi dan tidak sesuai spek (RAB), dan terkesan ada pembiaran dari Pengawas Proyek oleh CV. Titah Paduka Consultant.

Saat team Media SHI Group meninjau lokasi, ditemukan pengerjaan yang jauh dari spesifikasi (RAB) sehingga akan mengakibatkan kontruksi tidak tahan lama dan mudah rusak, sangat disayangkan apabila Anggaran Negara untuk Proyek senilai Setengah Miliar  tidak teralokasikan dengan baik, kuat dugaan kurangnya pengawasan menjadi salah satu faktor kelalaian pengerjaan tersebut.

Adanya penyimpangan teknis tersebut, diduga kuat adanya kongkalikong antara Konsultan, rekanan maupun instansi terkait dalam pengerjaan Proyek Semenisasi Gg Kelapa - Gg Becek - Gg Setia, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis.

Menurut informasi yang diterima Media SHI Group, Dari 3 titik pekerjaan ini diduga ada indikasi penyimpangan pekerjaan yang bertentangan dengan warga setempat karena tidak sampai ke ujung mal pembatas pekerjaan tersebut, tapi pengerjaan berbelok ke arah halaman rumah RW setempat sesuai permintaan RW yang mengakibatkan berkurangnya ruas panjang pengerjaan semenisasi tersebut di lapangan.??

Sudah merupakan tugas daripada  Konsultan Pengawas untuk meminimalkan kesalahan yang ada di lapangan sehingga dapat mengakibatkan pembongkaran dan pengulangan pekerjaan yang tidak perlu karena kesalahan gambar ataupun mutu pekerjaan yang tidak memenuhi ketentuan.

Saat dikonfirmasi Konsultan, Reza tidak memberikan keterangan konfirmasi dan terkesan bungkam.

Dimana pemberitaan sebelumnya diketahui Konsultan Pengawas, Reza sempat menolak ketika awak media mempertanyakan volume dan spesifikasi pengerjaan agar siap diuji lab?

Konsultan Pengawas, Reza balik bertanya seraya mengecam "Jika surat tugas dari Pemda atau dinas mana??, Jangan sampai nanti terjadi keributan di lapangan",cetusnya memperingati.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Imran saat dikonfirmasi hingga berita ini diterbitkan belum memberikan konfirmasi dan tanggapan.

Team Media SHI Group akan terus menggali informasi demi mendapatkan data yang berimbang.*JOHAN/SHI