SIAK, hebatriau.com -- Pemerintah Daerah Kabupaten Siak terpilih menjadi nominasi Pemerintah Daerah yang berkinerja sangat baik dalam hal penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) untuk Pemerintah Kabupaten, sesuai rapat hasil penilaian dari Tim Penilai BKPM Tanggal 18 Juni 2021 lalu di Jakarta. Sekretaris Daerah Arfan Usman dan Kepala DPMPTSP Heriyanto diundang oleh Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), untuk melakukan presentasi lebih lanjut terkait penyelenggaraan PTSP dan PPB yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Siak di Jakarta, Rabu (30/6/21).

“Alhamdulillah setakat ini Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang dilaksanakan oleh Pemkab Siak masuk nominasi 25 kabupaten terbaik untuk tingkat nasional, berdasarkan hasil keputusan rapat tim penilai dari BKPM. Untuk itu kita senantiasa mohon doa dan dukungan seluruh masyarakat Kabupaten Siak agar kita mampu menembus 5 besar dan menjadi salah satu yang terbaik setelah tahapan uji petik nanti” kata Sekda Arfan Usman usai menghadiri presentasi dihadapan 12 tim penilai secara virtual.

Arfan Usman menjelaskan, kegiatan penilaian kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan penilaian kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) dilakukan terhadap seluruh Pemerintah Daerah dan penilaian atas kinerja PPB terhadap Kementerian dan Lembaga, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan atau Pengenaan Sanksi Kepada Kementerian Negara/ Lembaga dan Pemerintah Daerah.

“Tujuannya untuk memperbaiki iklim pelaksanaan berusaha di daerah dan kualitas pelayanan publik di PTSP pemerintah daerah, dengan aktivitas dan kinerja PPB diantaranya identifikasi dan inventarisasi Peraturan Perizinan Berusaha, penyusunan SOP, evaluasi dan tindaklanjut SOP, penyusunan regulasi Perizinan Berusaha, sosialisasi Perizinan Berusaha, implementasi aplikasi pendukung sistem OSS, evaluasi pelaksanaan perizinan berusaha melalui OSS, koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Kementerian/Lembaga” jelas Arfan.

Arfan juga menyebut mekanisme penilaian dilakukan lewat pengawasan dengan menggunakan sistem Online Single Submission (OSS) yang telah dilaksanakan, dan akan dikoordinasikan baik di tingkat pusat maupun daerah. Hasil penilaian nantinya, akan diserahkan kepada Menteri Keuangan sebagai pertimbangan dalam pemberian insentif atau sanksi kepada pemerintah pusat dan daerah pada Tahun 2022.

Sementara itu dalam pemaparannya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Siak Heriyanto menjelaskan, saat ini Pemkab Siak melalui DPMPTSP Kabupaten Siak telah dapat melaksanakan 77 jenis layanan perizinan Online Single Submission (OSS), baik berupa layanan izin usaha, izin komersial maupun izin operasional.*johan/shi