PEKANBARU — Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari PDI Perjuangan, Zulkardi, menyoroti masih adanya aspirasi masyarakat di wilayah Rumbai, Rumbai Barat dan Rumbai Timur yang belum terakomodasi dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026, Rabu (30/09/26).

Sedikitnya terdapat 16 aspirasi masyarakat yang menjadi perhatian Zulkardi dalam pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pekanbaru sebelum pengesahan APBD Perubahan 2026.

Zulkardi meminta pembahasan anggaran tidak dilakukan secara terburu-buru hanya demi mengejar target pengesahan. Menurutnya, setiap anggaran yang disepakati harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Saya menyayangkan apabila rapat Banggar dilaksanakan secara terburu-buru, sementara pada hari yang sama kita juga akan melaksanakan rapat paripurna pengesahan APBD Perubahan 2026," kata Zulkardi, Rabu (30/9/2026).

Menurutnya, APBD merupakan uang rakyat yang harus dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan dan pembangunan.

"APBD ini bukan milik pemerintah, bukan milik DPRD, tetapi uang rakyat yang harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan dan pembangunan," tegasnya.

Selama sekitar 2,5 tahun menjalankan tugas sebagai wakil rakyat, Zulkardi mengaku telah turun langsung menyerap aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses di sekitar 65 titik di wilayah Rumbai, Rumbai Barat dan Rumbai Timur.

Dari kegiatan tersebut, sekitar 270 aspirasi masyarakat berhasil dihimpun. Sementara dalam sistem perencanaan dan penganggaran, terdapat sekitar 315 aspirasi yang masuk melalui SIPD.

"Aspirasi itu bukan sekadar angka di atas kertas. Di balik setiap usulan ada masyarakat yang menunggu jalan diperbaiki, persoalan banjir diselesaikan, air bersih, penerangan jalan dan kebutuhan dasar lainnya," ujarnya.

Zulkardi juga menyampaikan keberatannya terhadap kebijakan yang meminta anggota DPRD hanya memilih tiga usulan prioritas untuk diakomodasi melalui mekanisme swakelola.

"Saya secara pribadi keberatan apabila diminta memilih hanya tiga. Kalau saya memilih tiga, bagaimana saya menjelaskan kepada masyarakat yang usulannya tidak saya pilih?" katanya.

Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa anggota DPRD merupakan wakil seluruh masyarakat di daerah pemilihan, bukan hanya kelompok tertentu.

"Kami ini wakil rakyat, bukan wakil dari tiga kelompok masyarakat saja. Seluruh masyarakat di dapil kami adalah konstituen yang aspirasinya memiliki hak untuk didengar dan diperjuangkan," tegasnya.

Zulkardi juga menyinggung SILPA tahun anggaran 2025 yang disebut sekitar Rp 250 miliar. Ia memahami penggunaan anggaran daerah memiliki aturan dan mekanisme yang harus dipatuhi.

Namun, menurutnya, kondisi tersebut tetap perlu menjadi bahan evaluasi ketika masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum tertangani.

Ia meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memberikan penjelasan mengenai kendala yang menyebabkan sejumlah aspirasi masyarakat belum dapat diakomodasi.

"Kalaupun belum dapat direalisasikan dalam APBD Perubahan, paling tidak masyarakat mendapatkan penjelasan: apa alasannya, apa kendalanya, dan kapan akan direncanakan kembali," jelasnya.

Sebagai bentuk keseriusan memperjuangkan aspirasi konstituen, Zulkardi menyerahkan secara simbolis data hasil reses dan aspirasi masyarakat kepada Ketua TAPD.

Ia berharap data tersebut tidak berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi dapat dipelajari dan diverifikasi sebagai bahan perencanaan Pemerintah Kota Pekanbaru.

"Saya menyampaikan ini karena ada masyarakat yang menitipkan harapan kepada kami. Mereka datang dalam reses, menyampaikan keluhan dan memberikan usulan, lalu berharap wakil mereka membawa suara tersebut ke dalam pembahasan pemerintah daerah," ujarnya.

Zulkardi menegaskan dirinya memahami bahwa tidak semua aspirasi dapat direalisasikan sekaligus. Namun, pemerintah tetap harus memberikan kepastian mengenai proses dan tindak lanjutnya.

"Kami turun ke masyarakat bukan untuk sekadar mendengar. Kami datang untuk membawa suara mereka ke dalam ruang pengambilan keputusan," tegasnya.

Beberapa aspirasi yang disampaikan Zulkardi dalam rapat Banggar antara lain:
1. Jalan Gurindam 12, Kelurahan Umban Sari.
2. Jalan Sungai Umban, Kelurahan Sri Meranti.
3. Jalan Kota Baru, Kelurahan Sri Meranti.
4. Jalan samping TVRI, Kelurahan Lembah Sari.
5. Jalan Sri Amanah menuju SMP 24 Agrowisata.
6. Jalan Tritonadi, Kelurahan Sri Meranti.
7. Gang Harmop, Kelurahan Sri Meranti.
8. Jalan Tengku Mahmud, Simpang Bingung menuju Kantor Camat Rumbai Barat.
9. Jalan Gelinging, Kelurahan Sungai Ukai.
10. Jalan Purnama, Kelurahan Palas.
11. Jalan Sribakti, Kelurahan Rumbai Bukit.
12. Penerangan jalan mulai Jembatan Siak 4 hingga Simpang Bingung.
13. Semenisasi Jalan Gurami.
14. Kebutuhan air bersih di Muara Fajar Timur dan Muara Fajar Barat.
15. Jalan Ikan Raya, Muara Fajar Timur.
16. Pembangunan dan kebutuhan rumah ibadah di wilayah Rumbai, Rumbai Barat dan Rumbai Timur.

Terakhir, Zulkardi menegaskan komitmennya untuk tetap membawa suara masyarakat ke ruang pembahasan kebijakan dan penganggaran daerah, khususnya aspirasi warga di wilayah Rumbai, Rumbai Barat dan Rumbai Timur.***