PEKANBARU - Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru Indra Pomi Nasution, S.T, M.Si, menyampaikan jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) pemerintah kota tahun 2024.

Jawaban pemerintah itu disampaikan pada rapat paripurna ke-4 masa persidangan ke-2 tahun sidang 2023/2024 dengan agenda jawaban pemerintah terhadap padangan umum fraksi terkait laporan keterangan pertanggungjawaban Pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2024, serta penetapan keanggotaan LKPj Pemerintah Kota Pekanbaru, Senin (25/3).

Paripurna yang digelar di Ruang Rapat Paripurna Balai Payung Sekaki tersebut, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pekanbaru M. Sabarudi didampingi tiga Wakil Ketua di antaranya Ginda Burnama, Tengku Azwendi Fajri dan Nofrizal.

Usai paripurna, Sekdako Indra Pomi menyebutkan jika secara umum ada beberapa hal yang dipertanyakan fraksi terkait LKPj 2023.

"Yang pertama itu berkaitan tentang PAD (Pendapatan Asli Daerah). Mereka (DPRD) minta ke depannya kita lebih fokus untuk meningkatkan PAD," ucapnya.

Kemudian ada juga yang mempertanyakan terkait capaian-capaian program RPJMD 2017-2027.

"Tadi kita jawab bahwa secara umum capaiannya sekitar 81 persen," ungkap Indra.

Selanjutnya ada juga fraksi yang mempertanyakan terkait infrastruktur jalan, perbaikan drainase dan penanganan banjir.

"Untuk banjir, tadi kita jelaskan bahwa kita sudah memiliki master plant nya. Kita tinggal input itu, kemudian kita juga koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan provinsi, karena sekian banyak titik-titik banjir, itu terbagi dalam beberapa kewenangan baik kota, provinsi maupun pusat," papar Indra.

Di samping PAD, RPJMD dan infrastruktur, ada juga fraksi yang mempertanyakan berkaitan program prioritas yang dijalankan Pemko Pekanbaru di antaranya doctor on call, UHC, santunan kematian, beasiswa, serta subsidi bunga pinjaman bank bagi pelaku UMKM.

"Itu dapat kami sampaikan bahwa secara umum sudah berjalan sebagaimana mestinya," tutup Indra.***