PEKANBARU -- Divisi Hukum Ikatan Keluarga Alumni Universitas Riau akan melakukan Gugatan class action; mulai presiden hingga ke level Pemerintah Daerah sampai bencana kabut asap tertangani. Materi gugatan akan disesuaikan mengacu UU Nomor 32 tahun 2019 tentang PPLH dan Perma No 1 tahun 2002 tentang acara gugatan perwakilan kelompok. Untuk memperkuat materi gugatan, Divisi Hukum IKA Unri akan membuka posko pengaduan Korban Asap Karhutla.

Kesepakatan pengajuan gugatan ini diambil dalam rapat tim Divisi Hukum dan Advokasi IKA Unri, Selasa (10/9). IKA Fakultas Hukum Unri sebagai bagian dari IKA Unri ambil bagian untuk menyiapkan draft hukum gugatan.

Dikatakan Ketua Divisi Hukum IKA Unri, Fitrianedi SH MKN didampingi Made Ali SH, Sucipto Sihite SH, Devi Indriani SH, Citra Lestari SH MH, Haris Marshal SH, Hapiz SH, bahwa draft gugatan class action sedang dimatangkan.

Untuk data-data awal sudah ada. Beberapa pengaduan masyarakat juga sudah dikumpulkan. Terutama para korban kabut asap akibat Karhutla. Untuk lebih melengkapi dan meluaskan lagi materi gugatan, akan dibuat posko pengaduan Korban Asap Karhutla.

"Mulai dari Presiden, Menteri KLH, Menteri BPN, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan Nasional, Gubernur Riau sampai Bupati/Wali Kota se Riau sebagai tergugat dalam class action ini. Gugatan class action ini sesuai perundang-undangan bisa dilakukan oleh organisasi atau kelompok masyarakat. Kita ambil bagian untuk itu," tutur Notaris yang bertugas di Pekanbaru ini.

Pemerintah digugat kata Nedi akibat kelalaiannya menjaga Kebakaran hutan dan lahan di Riau sehingga menyebabkan bencana kabut asap. Kabut asap sudah terjadi hampir dua bulan dan hingga hari ini kabut asap makin berbahaya. Sudah banyak korban berjatuhan katanya.

Gugatan class action sesuai perundang-undangan menuntut ganti rugi atas derita yang ditimbulkan. Sehingga nanti, sekecil apapun dampak kerugian harus diganti rugi oleh yang tergugat.

"Gugatan class action ini kepada Presiden, Menteri sampai jajarannya di Pemerintah Daerah. Kami meminta hakim nanti dalam memutuskan perkara hukumnya, memerintahkan untuk memenuhi kerugian yang diderita para korban asap."ungkapnya.

Maka dari itu kami mengajak seluruh korban asap untuk mau ikut membuat pengaduan. Sehingga gugatan ini kuat dan membuat para tergugat dihukum sesuai ketentuan perundang-undangan, Pengaduan Korban Asap Karhutla dapat disampaikan melalui nomor 082285356253 atau mendatangi Kantor IKA FH di Kampus Unri Gobah" ucapnya mengakhiri. (rilis)