PEKANBARU - Belum pernah melaporkan harta kekayaan ke Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), 13 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau disentil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, ada 35 lagi yang belum mengupdate data harta kekayaannya.

Hal itu diungkap Fungsional Pencegahan dari KPK, Juned Junaidi, Selasa (13/3/2018). Meski tidak merincikan ke 13 Wakil rakyat tersebut, lembaga superbody tersebut meminta agar mengikuti aturan, sebagai bentuk komitmen untuk 'hidup bersih' dari prilaku korupsi.

"Dari 61 anggota DPRD Riau, 13 diantaranya sampai sekarang belum pernah melaporkan harta kekayaannya ke LHKPN," kata Juned, pada acara monitoring dan evaluasi rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi serta pembahasan rencan aksi sektor strategis di Riau, di Gedung Daerah.

Selain itu, dari 61 jumlah anggota DPRD Riau diantaranya ada juga 35 sampai sampai sekarang belum pernah lagi menggupdate laporan harta kekayaannya.

Hal ini juga menurut Juned yang juga bertugas sebagai pendampingan KPK untuk Riau, patut disayangkan, karena sikap benar yang sudah dijalankan awalnya, tapi tak diikuti secara berkelanjutan. Juned juga menghimbau Sekretaris DPRD (Sekwan) Riau untuk mengingatkan kepada anggota dewan, agar kembali mengupdate laporan harta kekayaannya ke LHKPN.

"Jadi mohon Sekwannya ingatkan wakil rakyatnya. Jangan sampai tidak melapor, " tegas Juned.

Di sisi lain, KPK justru mengapresiasi Pemprov Riau karena sebanyak 70 pejabat diwajibkan melaporkan hartanya ke LHKPN, sudah dijalankan secara berkelanjutan. Hal ini, menurut Juned harusnya menjadi contoh bagi wakil rakyat.

"Artinya Pemprov Riau sudah 100 persen pejabat yang dikenakan wajib lapor ke LHKPN, melaksanakannya," ungkap Juned.

Hadir pada kesempatan ini, Plt Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim, Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi, dan perwakilan Bupati dan Walikota se-Riau. (hr/int)