PEKANBARU — Jalan tanah itu sunyi, di kiri-kanannya hamparan kebun kelapa sawit berdiri rapat seperti pagar alami. Namun di balik koordinat 0.579450, 101.378030, suasana berubah drastis saat malam turun. Lampu-lampu menyala terang. Suara riuh, sorak taruhan, dan derap langkah orang-orang yang datang silih berganti memecah kesunyian. Di sanalah “Valla’s Arena” beroperasi—sebuah gelanggang perjudian yang disebut-sebut terbesar di kawasan Rumbai Barat, Jumat (10/04/26).

Tim investigasi menelusuri lokasi ini selama beberapa hari. Hasilnya menunjukkan satu pola: aktivitas berlangsung sistematis, terorganisir, dan nyaris tanpa hambatan. Akses menuju arena dijaga berlapis. Namun di dalam, praktik perjudian justru berjalan terbuka.

Pada malam puncak yang dikemas sebagai “festival”, Sabtu hingga Minggu dini hari (4–5 April 2026), situasi sempat memanas. Adu mulut antar pemain pecah di tengah arena. Taruhan besar yang melibatkan uang dalam jumlah fantastis disebut menjadi pemicunya. Sumber di lokasi menyebut, konflik itu nyaris berujung bentrokan massal sebelum akhirnya diredam.

“Kalau tidak ditahan, bisa rusuh besar,” ujar seorang saksi yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Dari pengamatan di lapangan, praktik yang berlangsung bukan sekadar permainan biasa. Sabung ayam dengan sistem “bebas timpa” menjadi magnet utama. Transaksi dilakukan cepat, tanpa batasan nominal yang jelas. Dalam satu malam, perputaran uang ditaksir mencapai ratusan juta hingga menembus angka Rp 1 miliar.

Namun yang paling mencolok adalah cara penyelenggara menyamarkan aktivitas tersebut. Label “event berhadiah” digunakan sebagai tameng. Hadiah seperti sepeda motor dan barang elektronik dipajang untuk memberi kesan legalitas. Padahal, di balik itu, praktik perjudian berlangsung terang-terangan.

Penelusuran lebih jauh mengarah pada dua nama yang disebut-sebut sebagai pengendali utama: IRVAN dan OKI. IRVAN diduga berperan sebagai pemodal sekaligus pengendali sistem keuangan, sementara OKI bertindak sebagai koordinator lapangan yang mengatur jalannya permainan, distribusi taruhan, hingga jadwal pertandingan.

Skema ini menunjukkan pola yang tidak sederhana. Ada pembagian peran, alur komando, dan mekanisme operasional yang rapi-ciri khas sebuah aktivitas ilegal yang telah berjalan lama dan terstruktur.

Di sisi lain, muncul dugaan yang lebih sensitif: keterlibatan oknum aparat. Sumber investigasi menyebut adanya individu yang diduga berasal dari lingkungan militer, khususnya terkait Lanud Roesmin Nurjadin, yang berada di lingkar pengamanan inti. Kehadiran mereka disebut bukan sekedar menjaga, tetapi juga menciptakan efek psikologis yang membuat pihak lain enggan mendekat-termasuk aparat penegak hukum.

Jika dugaan ini benar, maka persoalannya bukan lagi sekadar perjudian, melainkan potensi penyalahgunaan kewenangan.

Ironisnya, hingga kini belum terlihat langkah penindakan yang signifikan dari aparat di wilayah tersebut. Ketika dikonfirmasi, Kapolsek Rumbai Barat, AKP Rejoice Benedicto Manalu, hanya memberikan jawaban singkat:

“Sebagaimana yang sudah bapak tuangkan di dalam narasi bapak, kami rasa kami kurang berkompeten untuk memberikan tanggapan.”

Pernyataan itu justru membuka ruang tanya baru. Jika aparat di tingkat wilayah merasa tidak berkompeten, lalu siapa yang bertanggung jawab?

Secara hukum, aktivitas ini memenuhi unsur pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHP. Tidak hanya pemain, pihak yang menyediakan tempat, menjadi pemodal, maupun mengorganisir kegiatan dapat dikategorikan sebagai pelaku utama. Bahkan, jika aliran dana yang besar itu ditelusuri, perkara ini berpotensi masuk ke ranah tindak pidana pencucian uang.

Di titik ini, “Valla’s Arena” bukan lagi sekadar lokasi judi. Ia berubah menjadi simbol-tentang bagaimana sebuah aktivitas ilegal dapat tumbuh, beroperasi, dan berkembang di tengah lemahnya penegakan hukum.

Insiden cekcok antar pemain hanyalah gejala permukaan. Di bawahnya, tersimpan potensi konflik sosial yang lebih besar. Tanpa intervensi tegas, arena ini bisa menjadi bom waktu bagi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Publik kini menunggu. Bukan sekadar klarifikasi, melainkan tindakan nyata. Kapolda Riau dan Danlanud Roesmin Nurjadin didesak turun tangan investigasi menyeluruh, penindakan tegas, serta pembersihan internal menjadi ujian sesungguhnya sebab ketika hukum tampak diam, yang tumbuh bukan hanya pelanggaran-tetapi juga ketidakpercayaan.***