Pada berita sebelumnya, meski Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo berulang-ulang menyampaikan untuk benar-benar pengelolaan keuangan Negara, Daerah hingga Dana Desa (DD),dan KPK juga tegas sudah menjelaskan, karena sejak Bulan Maret 2020, Indonesia dan dunia sedang dilanda Pandemi Virus Corona Desease (Covid-19), namun oknum Penghulu di Kabupaten Siak malah "main-main" dengan penggunaan DD Tahun 2020.
Sesuai informasi dan data diterima group media ini, berdasarkan hasil investigasi tokoh masyarakat kampung teluk mesjid yang tidak mau di sebut namanya, mereka menduga Penghulu Teluk Meski, Kecamatan Sungai Apit bernisial FS diduga Mark Up dan bahkan ada diduga pengadaan Belanja fiktif dalam penggunaan DD Tahun 2020, dimasa masyarakat sedang terdampak pandemi Covid-19 yang hingga saat ini masih melanda.
"ya, Penghulu nya bernisial FS diduga Mark Up kegiatan dan belanja dan belanja DD 2020, bahkan ada diduga pengadaannya belanja diduga fiktif, namun ada keluar Dana Desa, diperkirakan kurang lebih Rp 185.969.000, sesuai uraian di data Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2020, Berdasarkan Peraturan Kampung Teluk Mesjid, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2020,' beber Nara Sumber nya Jum'at, ( 15/1/2021) malam.
Menanggapi data DD Kampung Teluk Mesjid tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Aliansi Indonesia Komando Garuda Sakti (LAI-KGS) Provinsi Riau, S. Hondro sangat "mengutuk keras" kalau ada oknum Kepala Kampung di Kabupaten Siak yang diduga Mark Up, apa lagi kalau ada belanja diduga Fiktif, tapi di anggarkan di Dana Desa ditengah Pandemi Covid-19 saat ini.
"Kalau benar itu ada Anggapan diduga di Mark Up setiap jenis kegiatan dan belanja dan dugaan Fiktif kegiatan dan belanja, namun dianggarkan di DD Tahun 2020 ditengah Pandemi Covid-19, itu sudah kejahatan luar biasa, hal ini kita segera buat laporan di Kejaksaan Negeri Riau Secepatnya sesuai data yang ada, bahkan kita lakukan investigasi di semua DD 2020 di Kampung tersebut," kata S. Hondro.
Sementara itu, Penghulu Teluk Mesjid FS yang dikonfirmasi oleh Ketua LAI KGS Riau S. Hondo malah menjawab sikap arogansi dengan mengatakan, tida punya urusan sama Aliansi.
"Mirisnya Ketika kita konfirmasi, malah Penghulu bernisial FS ini tunjukan sikap arogansi nya, katanya tidak punya urusan sama aliansi. FS ini benar-benar tidak tau ia seorang penjabat publik yang mengelola uang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hasil pajak Masyarakat," ungkap S. Hondro dengan geram atas sikap Penghulu Teluk Mesjid tersebut. (Fah/SHI Group)
