www.hebatriau.com
www.hebatriau.com
Follow:
 
 
Polsek Kepenuhan Sudah Serahkan SPDP di Kejaksaan, Diminta Netralnya Keadilan Hukum dan Diduga Pelaku Harap Ditahan
Senin, 03/08/2020 - 21:54:51 WIB

ROKAN HULU - Semenjak Laporan di Polsek Kepenuhan, Resor Rokan Hulu, Daerah Riau, diberitakan media tanggal 3 Februari 2020, Wati istri Pelapor merasa tak ada keadilan hukum atas laporan suaminya tersebut.

Hal ini dikarenakan semenjak suaminya Surianto melapor, diduga pelaku bernisial Syap alias Upik tak pernah dilakukan penahanan, bahkan sudah lebih 6 bulan lebih, dan ia dengar Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) disampaikan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Pasirpengaraian, namun SPDP itu tidak diberikan kepada mereka selaku korban dalam perkara tersebut.

"Kami harap ada netralnya keadilan hukum di NKRI kepada kami warga yang tak mengerti hukum ini. Kami harap ada dari Bapak Jaksa yang menangani untuk melakukan penahanan terhadap diduga pelaku," kata Istri Pelapor Wati didampingi Lisman G Ketua LSM KPK Nusantara Kabupaten Rokan Hulu kepada wartawan ini Senin, (3/8/2020).di Pasirpengaraian.

"Sesuai Konfirmasi kepada Kanit Reskrim Polsek Kepenuhan seminggu lalu, SPDP sudah diantar di Kejaksaan Pasirpengaraian," kata Lisman Aktifis kontrol Sosial menambahkan.

Untuk diketahui sebelumnya Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Pasirpengaraian, Rohul  Reza RF. SH membenarkan sudah menerima SPDP kasus tersebut dari Polsek Kepenuhan, namun pihaknya masih mempelajari berkas dari penyidiknya untuk ditindaklanjuti pada tahap berikutnya.

"Kalau untuk penahanan diduga pelaku, kalau itu sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Polsek Kepenuhan, kami tidak bisa mengintervensi. Kalau di Kami Jaksa sudah lengkap berkas P21, baru ada tahap penyerahan terduga tersangka dan Barang Bukti, itu baru sudah kewenangan kami selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada kasus tersebut, itupun bila berkasnya dinyatakan lengkap atau P21," jelas Kasi Pidum Kejari Pasirpengaraian belum lama ini.

Untuk diketahui Yang dimaksud dengan SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Perkapolri No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, “adalah surat pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri”.

Pasal 25 Perkapolri No. 14 tahun 2012 menyebutkan antara lain, pengiriman SPDP dilakukan setelah sebelumnya diterbitkan surat perintah penyidikan oleh atasan penyidik. SPDP yang dikirimkan kepada penuntut umum sekurang-kurangnya memuat:

  1. dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan;
  2. waktu dimulainya penyidikan;
  3. jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik;
  4. identitas tersangka (apabila identitas tersangka sudah diketahui); dan
  5. identitas pejabat yang menandatangani SPDP.  

Kewajiban penyidik mengirimkan SPDP kepada Penuntut Umum diatur di dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang menegaskan “Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”

Pasal ini tidak tegas tentang batas paling lambat bagi penyidik untuk mengirimkan SPDP dan tidak menerangkan pihak-pihak yang berhak mendapatkan SPDP itu.

Sementara dikutip dibeberapa media nasional pemberitaan Rabu 11 January 2017 lalu, Mahkamahonstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan pemohon terkait pasal-pasal prapenuntutan dalam tentang Hukum Acara Pidana. 

Dari lima pasal yang diuji, MK hanya mengabulkan Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) wajib diserahkan penyidik kepada para pihak paling lambat 7 hari setelah terbitnya surat perintah penyidikan.   

"Menyatakan Pasal 109 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa ‘penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum’ tidak dimaknai penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan SPDP penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya,” ucap Ketua Majelis MK, Arief Hidayat saat membacakan putusan bernomor 130/PUU-XIII/2015di Gedung MK, Rabu (11/1) tersebut.

Sebelumnya, Pasal 109 ayat (1) KUHAP berbunyi “dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupkan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.”

MK menyebutkan bahwa waktu paling lambat 7 hari dipandang cukup bagi penyidik untuk mempersiapkan atau menyelesaikan SPDP sebelum disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum.Menurut Mahkamah kendala proses prapenuntutanyangsering ditemui adalah penyidik tidak memberikan SPDP ataupun mengembalikan berkas secara tepat waktu

Sebelumnya Senin, 03 Februari 2020 - 03:36 WIB sesuai berita media, tak terima dengan tudahan mencuri cincin milik bosnya, wati salah seorang pedagang di kecamatan kepunuhan hulu kabupaten rokan hulu, melaporkan majikan kepihak kepolisian. 

Adapun Laporan tersebut dua Laporan Polisi, pertama, pada Hari Rabu 29 Januari 2020 telah datang seorang laki-laki bernama Rianto, 45 Tahun, Wiraswasta, warga Desa Pekan Tebih, Kacamatan Kepenuhan Hulu, tentang dugaan penggelapan sepeda motor tidak ditulis nomor palat dan jenis kendaraan nya. 

Kejadian hari Jum'at, tanggal 17 Januari 2020, sekira jam 15 00 Wib, TKP Desa Pekan Tebih, terlapor Syaprida alias Upik warga Desa Pekan Tebihpenerima Laporan Polsek Kepenuhan, sayang nya di LP ini tidak diberikan nomor Surat Tanda Penerima Laporan (STPL) sesuai SOP Kepolisian RI.

Selanjutnya Laporan ke Dua, baru ada Nomor STPL : 21/V/2020/Riau /Res. Rohul/Sek. Kepenuhan pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020, tentang hal laporan dugaan penggelapan sepeda motor Honda Beat warna putih, les biru BM 3400 OY, nomor Rangka MH1JFZ129JK 602645 dan nomor mesin JFZ1F - 2606260 yang terjadi pada hari Kamis, tanggl 16 Januari 2020, sekira pukul 10.00 Wib di Desa Kepenuhan Hulu, Kecamatan Kepenuhan Hulu. Sayang nya juga pada laporan kedua ini, tidak ada dituliskan nama terlapor. (Fah/SHI Group).



 
Berita Lainnya :
  • Polres Rohul Giat Monitoring Protokol Kesehatan Covid-19, Pleno Penetapan Nomor Urut Bacakada
  • Ini Dia Nomor Urut Tiga Paslon Bupati-wakil Bupati Rohul Pada Pilkada Serentak Desember 2020
  • Sudah Tau Putusan PN Pasir Pengaraian, H.W Hutahaean : Hakim,
  • Tingkatkan Peran serta, IMO-Indonesia Sampaikan Surta ke Dirjen Polpum Kemendagri RI
  • Mayat Janda dikamar Hotel Pekanbaru ternyata Korban Pembunuhan
  • Sapma IPK Rohul Terbentuk, Jauhari Jabat Ketua, Mari Berkarya Nyata Dengan Ide Cemerlang
  • Relawan TIKAM di kukuhkan Abi bahrum
  • Buruh curi HP di Warung diciduk Polisi
  • Bupati Kuantan Singingi Melepaskan Bibit ikan Di Desa Pangkalan Indarung Kecamatam Singingi
  • Sangat Membahayakan Pengendara, Ornamen Fly Over Dicopot
  •  
    Komentar Anda :

     
    TERPOPULER
    1 SADIS…!!! Warga Desa Olayama Kecamatan Huruna Ditemukan Tewas di Pinggir Jalan Propinsi
    2 Seorang Pria Ditemukan Tewas di Salah Satu Rumah di Desa Umbu Kecamatan Gido
    3 Sadis...!!! 2 Orang Korban Penikaman dan Pembacokan di Kota Gunungsitoli masuk RSU Gunungsitoli
    4 ALAMAK! 4 Oknum PNS dan 2 Jaksa di Selatpanjang Terjaring Razia BNN
    5 Monas Duha Sumbangkan Gajinya ke STIE Nias Selatan
    6 Operasi Zebra 2017 di Riau Berakhir, Tilang Naik hingga 92 % Dibanding 2016
    7 Duh, Stok Elpiji 3 Kg di Pekanbaru Terindikasi Dijual ke Luar Daerah
    8 Tohusokhi Lase Desak Polsek Bawolato Segera Tuntaskan Kasus Penganiayaan Atas Dirinya
    9 Wanita Cantik Kekasih Napi Ini Ketahuan Mau Selundupkan Sabu ke Lapas II A Bengkalis
    10 Pemda Nisel Dinilai Gagal Tingkatkan Ekonomi Masyarakat
     
    Follow:
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015 PT. HEBAT RIAU MEDIA, All Rights Reserved