Hebatriau.com, Bangka - Kabupaten Bangka dilanda kehebohan ketika dua oknum yang diduga terlibat dalam jaringan 'Mafia Tambang' berhasil ditangkap oleh petugas Polres Bangka.

Namun, kejadian ini tidak berakhir dengan penangkapan mereka. Mapolres Bangka kemudian menjadi sorotan setelah dilaporkan 'terkepung' oleh kelompok massa yang misterius, mengungkap kisah tegang di balik praktik penambangan ilegal yang meresahkan.

Awalnya, penangkapan pertama terjadi saat oknum warga yang dikenal sebagai Ks (53), seorang tokoh masyarakat, ditangkap di wilayah Kecamatan Belinyu.

Ks diduga menjadi koordinator dari aktivitas penambangan ilegal di perairan Belinyu. Namun, kehebohan terjadi saat sekelompok orang, diduga terkait dengan aparat, mendatangi Mapolres Bangka dengan maksud yang tidak jelas.

Mereka meminta agar Ks dilepaskan pasca penangkapan, bahkan berusaha memaksa masuk ke dalam halaman Mapolres Bangka sebelum akhirnya dicegah oleh petugas piket.

Pimpinan tertinggi Polres Bangka kemudian turun tangan, dan Ks diduga dilepaskan malam itu juga. Namun, kejadian serupa terulang pada penangkapan kedua.

Seorang kolektor timah bernama An dari Desa Pesaren Belinyu ditangkap dan diamankan di Mapolres Bangka. Namun, malam harinya, sekelompok massa kembali mendatangi Mapolres dengan maksud mengambil paksa An.

Situasi semakin tegang ketika massa tersebut memaksa agar An dilepaskan. Pihak Mapolres Bangka diduga terpaksa melepaskan An karena tekanan yang mereka terima.

Meskipun informasi ini mencuat, beberapa sumber yang enggan disebutkan identitasnya menegaskan bahwa kejadian tersebut bukanlah 'kaleng-kaleng' dan bahwa keamanan mereka menjadi pertimbangan utama untuk tidak membocorkan identitas.

Pengungkapan kasus ini membuka pandangan tentang seriusnya masalah penambangan ilegal yang telah merusak lingkungan di wilayah perairan Belinyu dan sekitarnya.

Dua penangkapan tersebut menunjukkan bahwa mafia tambang telah beroperasi dengan bebas, melibatkan tokoh masyarakat dan kolektor timah.

Namun, 'serbuan' massa terhadap Mapolres Bangka menunjukkan bahwa permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan aktivitas kriminal, tetapi juga melibatkan potensi konflik sosial dan penegakan hukum yang rapuh.

Pihak berwenang harus bertindak tegas untuk mengatasi masalah ini. Langkah-langkah penegakan hukum yang lebih ketat diperlukan untuk memberantas praktik penambangan ilegal dan memastikan keamanan serta kesejahteraan masyarakat Bangka.

Kerjasama antara pemerintah, kepolisian, dan masyarakat setempat juga diperlukan untuk mencegah terulangnya insiden serupa di masa mendatang.

Dengan demikian, kehebohan ini harus menjadi momentum bagi semua pihak untuk bersatu dalam melindungi sumber daya alam dan kepentingan masyarakat.

Guncangan mafia tambang ini harus menjadi panggilan bagi kita semua untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan lingkungan bagi kesejahteraan generasi mendatang.*bnb.