SOLO -- Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengungkapkan ketidak setujuannya jika Pilkada Langsung dihapus. Hal itu menanggapi wacana penghapusan Pilkada Langsung yang digulirkan Menteri Dalam Negeri.

Menurut Ganjar, penghapusan Pilkada Langsung merupakan proses kemunduran berpikir jika benar-benar direalisasikan. Pasalnya, Ganjar menguraikan, Indonesia memiliki sejarah panjang mengenai Pilkada tidak langsung.

“Plkada tidak langsung masih sebatas wacana dari pemerintah pusat. Memang iya plkada langsung menghabiskan anggaran yang relatif besar dan kemungkinan adanya politik uang. Namun tidak harus dihapus. Sekarang yang mesti diperhatikan adalah kita pernah dipilih di DPRD, kita pernah bicara perubahan itu dan hari ini sudah diubah dengan pilihan langsung. Nah sekarang kita bicara mana yang kurang kita perbaiki, tapi kalau mau kembali pada sistem dipilih DPRD lagi ya kita seperti orang nggak belajar,” urainya di sela menghadiri acara Hari Anak Sedunia, Rabu (20/11/2019), di Taman Jayawijaya, Mojosongo, Solo.

Ganjar menambahkan, evaluasi harus dilakukan oleh seluruh stakeholder secara menyeluruh terhadap berlangsungnya Pilkada langsung.

“Misalnya mengurangi ekses utama pilkada hingga pembatasan biaya kampanye. Ga usah ada lah itu kampanye terbuka arak-arakan, pasrahkan saja ke kampus. Kenapa kampus dilarang untuk kampanye padahal kampus tempat paling kritis, menurut saya tempat yang paling bagus justru di kampus,” paparnya.***


Sumber: teras.id