JAKARTA -- Senator DPD RI Asal Papua Barat M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.Ip atau lebih di kenal MSR terus memikirkan kebijakan – kebijakan politik dan keuangan daerah yang kini menjadi domain utama kesejahteran rakyat di Papua Barat, tentu sosok yang kenal mantan Anggota DPR Papua Barat Tiga Periode ini berterus terang kepada awak media terkait dengan kondisi daerah asalnya Papua Barat, pagi ini awak media berjumpa dengan sosok tersebut di meja kantor DPD RI, pukul 11.00 WIB. (5/12/2019).

Senator Sanusi melihat “Dana Desa (DD) ialah satu kebijakan yang pro terhadap rakyat Indonesia terkhusus rakyat di Papua Barat, olehnya itu kami sebagai wakil dari Papua Barat berkewajiban memikirkan dan mengawasi jalanya kebijakan tersebut, apalagi saya sendiri berada di Komite IV DPD RI yang juga membidangi masalah Dana Desa”. Tutur Sanusi dalam percakapan yang santai di ruanganya.

“Walaupun kami baru di lantik bulan oktober kemarin, berarti ada dua (2) bulan lebih kami kerja di gedung ini, tapi minimal kami sudah mengetahui sejauhmana perkembangan kebijakan soal dana desa di setiap desa - desa di Indonesia termasuk Papua Barat, olehnya itu kami benar – benar mempelajari peraturan dan mekanisme pengawasan dana desa tersebut, sehingga jangan heran dua bulan belakangan ini kami focus Rapat Kerja di Komite Empat (IV) termasuk membahas secara detail terkait dana desa tersebut”.

Ia melihat dan serius membangun sinergitas bersama dengan ke empat senator asal Papua Barat serta tetap menjadi bagian dari sinergitas anggota DPD RI dari daerah mana saja, sehingga kinerja – kinerja DPD RI serta kebijakan –kebijakan di parlemen yang dapat berpihak kepada rakyatnya di Papua Barat.

“Problem yang harus sama-sama kita berfikir adalah soal sekretaris desa yang belum PNS, tentu sangat berpengaru soal pengelolaan dana desa, seharusnya pemerintah wajib mem-PNS kan, supaya bisa memberikan suport kepada pengelolaan dana desa nanti, kemudian para pendamping desa yang jarang muncul di desa –desa harus lebih hadir dengan tugasnya, hal ini membuat desa –desa yang seperti di Papua Barat akan terbelakang dan menimbulkan masalah baru atas dan desa tersebut.

Senator asal Papua Barat ini juga menegaskan “agar ada pebenahan regulasi, seharunya regulasi  mempermudah pengelolaan dana tersebut, karena di Papua Barat masih tergolong Desa – desa yang jauh dari teknologi seperti daerah-daerah di Jawa yang sudah maju”.

“Maka saya tentu akhir dari dua bulan ini menghabiskan untuk agenda –agenda rapat kerja Komite IV dan  sesama anggota DPD RI, rapat bersama dengan BPK RI di beberapa tempat dan mengajak kepada beberap LSM serta akademisi untuk melihat secara objektif isu desa Fiktif di Tambrau serta yang lain, supaya tidak membangun masalah siatas masalah” tutur Sanusi di akhir wawancara bersama ini. (Mul)