Hebatriau.com | PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menghabiskan 26,3 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tiap tahunnya. Serapan itu hanya diperuntukkan gaji pegawai non Aparatur Sipil Negara (ASN) atau honorer.

Seperti yang diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, SF Hariyanto. Dirinya mengatakan bahwa untuk menggaji honorer saja Pemprov Riau perlu merogoh kocek ratusan miliar rupiah.

"Jangan sampai struktur APBD kita lebih besar hanya untuk menggaji, ini tidak sehat. Berapa ratus miliar hanya untuk menggaji honorer?" kata dia pada wartawan, Senin (4/7/2022).

Seperti diketahui BKD Provinsi Riau mendata jumlah total pegawai honorer di Pemprov Riau adalah 19.690 orang yang tersebar di 30 OPD. Terbanyak berasal dari honorer Disdik Riau, ada juga di PU, Bapenda, dan lainnya.

SF Hariyanto menambahkan bahwa bukan berarti Pemprov Riau tidak sanggup membayar gaji honorer yang ratusan miliar itu. Tapi jika berpatokan pada ketentuan pemerintah pusat, pemerintah daerah maksimal hanya boleh menghabiskan 30 persen dari anggaran untuk belanja pegawai.

"Kalau dibilang sanggup ya pasti sanggup. Tapi pertanyaannya, strukturnya ini sudah tidak sehat, lebih banyak belanja pegawai daripada pembangunan untuk masyakat luas. Yang sehat itu di bawah 30 persen, sedang kita sudah 26,3 persen. Ini masalah," ujarnya.

"Tapi dengan kondisi yang ada, tidak perlu dicari kesalahan honorer itu masuk di zaman pemimpinnya siapa. Tidak perlu, yang penting bagaimana kita menyelesaikan sebaik mungkin agar honorer ini dicarikan solusinya," tutupnya.

Untuk diketahui, pemerintah pusat sudah mengeluarkan aturan meniadakan honorer. Per November 2022 ini, pemerintah daerah dilarang menganggarkan gaji untuk honorer. Pemprov Riau sendiri mengaku masih memikirkan bagaimana caranya agar 19.690 orang honorer di Pemprov Riau tidak semuanya diberhentikan.(SHI GROUP)

Editor:Doni