www.hebatriau.com www.hebatriau.com
Follow:
 
 
KI Riau Dorong Anggota DPRD Pekanbaru Lapor ke Mendagri Karena Kinerja Pemko Bobrok, Mabes Polri Dan Kejagung
Rabu, 20/05/2020 - 15:39:46 WIB

TERKAIT:
   
 

PEKANBARU- Pengesahan Revisi Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru tahun 2017-2022 melalui rapat paripurna DPRD Kota Pekanbaru yang digelar Senin (11/5) kemarin, menuai banyak kecaman. Kali ini, Komisi Informasi (KI) Riau menilai kalau kinerja Pemko Pekanbaru soal keterbukaan informasi publik bobrok.

Hal ini terkuak ketika 12 orang anggota DPRD Kota Pekanbaru datang mengadu ke KI Riau terkait pengesahan RPJMD yang disebut-sebut cacat hukum tersebut.

Kedatangan para wakil rakyat ini disambut oleh empat orang komisioner, Zufra Irwan (Ketua), Joni S Mundung, Tatang Yudiansyah, dan Alnofrizal, pada Selasa siang (19/5).

Diskusi terbuka tersebut diawali dengan pemaparan salah seorang anggota DPRD Kota Pekanbaru, Sabarudi dari PKS dan dilanjutkan dengan Ida Yulita dari Fraksi Partai Golkar.

Keduanya mengadukan masalah pengesahan RPJMD yang banyak melanggar aturan perundangan dan tatib DPRD. Masalah inilah yang dikupas untuk kemudian mencari langkah-langkah terbaik agar persoalan ini menjadi jernih kembali.

Ketua Komisi Informasi Provinsi (KIP) Riau, Zufra Irwan mengatakan, kalau ditengah pademi Covid-19 ini masih berpikiran untuk menyelesaikan proyek-proyek pembangunan, dirinya prihatin dan mempertanyakan hati nurani para pengambil kebijakan di Pemko.

"Jelas kita prihatin. Dan saya mempertanyakan hati nurani mereka, termasuk para wakil rakyat di DPRD Kota Pekanbaru," ucap Zufra dihadap 12 orang Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Selasa (10/5).

Dan dia berharap, 18 anggota dewan yang meminta dilakukannya peninjauan kembali terhadap pengesahan RPJMD, untuk istiqomah dan benar-benar berjuang demi rakyat. Bahkan, dirinya mendorong para wakil rakyat ini memaparkan semua permasalahan yang terjadi ke pemerintah pusat.

"Sekarang lengkapi data dan berangkat ke Jakarta. Laporkan semua kejanggalan yang terjadi kepada KabaReskrim, Kejaksaan Agung, Menteri dalam Negeri dan Kemen PANRB," tegas Zufra.

Penyataan keras lainnya juga disampaikan anggota komisioner Joni S Mundung.

Dia mengatakan, soal keterbukaan informasi publik, kinerja Pemko Pekanbaru sangat jelek. Setiap masyarakat minta informasi data, kebanyakan ditolak.

"Informasi soal Covid-19 misalnya. Masalah bantuan saja tak selesai. Ini disebabkan mereka tidak transparan soal data. Siapa yang menerima, berapa jumlahnya, anggarannya berapa, semua tertutup. Jauh hari kami sudah sampaikan, kalau tidak transparan, maka akan kacau. Sekarang terbukti kan," kata Mundung.

Tersebab kacaunya penyaluran bantuan kepada masyarakat akibat pemberlakukan PSBB, dirinya menyarankan RT/RW melakukan pembangkangan sosial.

"Biarlah saya disebut provokataor, asalkan semua terbuka dan transparan," tukasnya.

Dia juga mengatakan, kedatangan sejumlah anggota DPRD Pekanbaru dalam jumlah banyak ini merupakan peristiwa langka yang jarang terjadi di republik ini. Menurut dia, ini menjadi cambuk bagi walikota mengingat DPRD merupakan mitra kerja mereka.

Hal senada juga disampaikan anggota Komisioner lainnya, Tatang Yudiansyah. Menurut Tatang, di era keterbukaan informasi publik sekarang ini, Pemko harusnya transparan. Tidak ada yang disembunyi-sembunyikan, apalagi kalau itu masalah kepentingan rakyat.

"Ini yang tidak kita lihat. Ketika RT/RWmenyodorkan data, Pemko justru punya data sendiri. Akibatnya, bantuan penanganan Covid-10 menjadi kacau sampai saat ini. T

ermasuk juga masalah RPJMD yang jelas-jelas untuk kepentingan daerah. Ternyata, banyak hal yang disembunyikan. Seperti yang barusan kami dengar kalau disana masih terdapat sengketa lahan seluas 226 Ha. Kemudian penempatan tenaga kerja lokal yang tak sebanding dengan tenaga kerja asing (China). Kalau TKI 500 orang, maka TKA 7.000 lebih.

Semua ini karena adanya kontrak dengan pihak luar. Kalau memang iya, kenapa ini tidak dipublis dari awal?" pungkasnya. (Red)

Sumber  berazamcom




 
Berita Lainnya :
  • Sampaikan Simpati dan Belasungkawa: PPWI Lakukan Courtesy Call di Kedubes Rusia untuk Mengekspresikan Solidaritas
  • Bupati Kasmarni Khatam Bersama Para Santri Penghafal Qur'an
  • Sosialisasi Perlindungan PMI: Peran Direktur Guetilang di Indramayu
  • Ikut Awasi Dana Participating Interest 10 persen dari PHR, Gabungan Wartawan di Rohil sampaikan Surat Permintaan Audensi ke DPRD
  • Bupati Bengkalis Serahkan LKPD Unaudited Tahun 2023 ke BPK RI Riau
  • Seorang Pencuri Sapi Antar Propinsi Diringkus Unit Reskrim Polsek Tambusai UtaraTidak Berkutik
  • Polsek Kandis dan Upika Kecamatan Kandis Menggelar Kegiatan FGD
  • Penuh Berkah, Pj Gubri dan Bupati Kasmarni Safari Ramadhan di Kecamatan Pinggir
  • Sekdako Pekanbaru Indra Pomi Sampaikan Jawaban Terkait LKPj Tahun 2024
  • Kepala Kejati Riau Terima Kunker Inspektur Keuangan Jamwas Kejagung RI
  •  
    Komentar Anda :

     
    TERPOPULER
    1 SADIS…!!! Warga Desa Olayama Kecamatan Huruna Ditemukan Tewas di Pinggir Jalan Propinsi
    2 TNI - Polri Lakukan Penambahan Prajurit Untuk Satgas PPKM Mikro Di Kabupaten Pati
    3 Seorang Pria Ditemukan Tewas di Salah Satu Rumah di Desa Umbu Kecamatan Gido
    4 Sadis...!!! 2 Orang Korban Penikaman dan Pembacokan di Kota Gunungsitoli masuk RSU Gunungsitoli
    5 ALAMAK! 4 Oknum PNS dan 2 Jaksa di Selatpanjang Terjaring Razia BNN
    6 Monas Duha Sumbangkan Gajinya ke STIE Nias Selatan
    7 Duh, Stok Elpiji 3 Kg di Pekanbaru Terindikasi Dijual ke Luar Daerah
    8 Operasi Zebra 2017 di Riau Berakhir, Tilang Naik hingga 92 % Dibanding 2016
    9 Tohusokhi Lase Desak Polsek Bawolato Segera Tuntaskan Kasus Penganiayaan Atas Dirinya
    10 Hebat…!!! Anggota Komisi A DPRD Nisel, Tantang Tim Terpadu Pemda Nisel Observasi ke Seluruh Desa
     
    Follow:
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015 PT. HEBAT RIAU MEDIA, All Rights Reserved