PEKANBARU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau gelar rapat paripurna tentang jawaban Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terkait pandangan pandangan umum fraksi (panum) DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah 2018 dan LKPj Akhir Masa Jabatan (AMJ), yang dilaksanakan di Gedung DPRD Riau Jalan Jend Sudirman, Pekanbaru, Senin (4/3/2019).

Rapat berlangsung dipimpin Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman dan dihadiri Ketua DPRD Riau Septina Primawati serta Wakil Ketua DPRD Riau Sunayo. Selain itu juga dihadiri Sekda Provinsi Riau Ahmad Hijazi, kepala OPD Pemprov Riau, Anggota DPRD Riau dan para undangan lainya.

Jawaban pemerintah atas pandangan fraksi terhadap LKPj 2018 dan LKPj Tahun 2014-2019 disampaikan Sekda Ahmad Hijazi. Dalam pidato jawaban pemerintah, Ahmad Hijazi menjawab pertanyaan masing-masing Fraksi, seperti Fraksi Golkar, PDIP, Gerindra Sejahtera, PAN, Demokrat, PPP, PKB, dan Fraksi NasDem-Hanura.

Di awal Hijazi menyatakan terima kasih atas saran, kritikan, dan masuka dari fraksi-fraksi DPRD demi perbaikan pemerintah ke depannya.

Menjawab pandangan fraksi Golkar (sesuai pertanyaan paripurna sebelumnya-red) tentang upaya menurunkan jumlah penduduk miskin, menurut Ahmad hijazi, ditengah pertumbuhan penduduk Riau, begitu cepat, pemerintah secara konsisten bisa menurunkan jumlah dan persentase penduduk miskin baik di perkotaan maupun di perdesaan secara bertahap.

Di bidang pendapatan, ia sepakat ke depan diperlukannya langkah-langkah inovatif. Misalnya menggerak program pariwisata dan budaya yang merupakan salah satu sektor andalan Riau.

Pemerintah kini juga sudah melakukan perluasan jangkauan pelayanan perpajakan daerah seperti Samsat Keliling, e-Pajak, dan penghapusan denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB-BBNKB).

Menjawab Fraksi PDI-P, berkaitan dengan bantuan sosoal (bansos) rumah ibadah dan belanja daerah. Ahmad Hijazi mengatakan, mengenai Bantuan Bansos ini masih tetap mengacu pada aturan yang berlaku, dan mengkaji karena masih jadi perdebatan soal badan hukum dan tidak berbadan rumah ibadah.

Soal anggaran, Pemrov Riau katanya melakukan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan RPJMD Riau 2014-2019.

Porsi penganggaran masing-masing kabupaten/kota sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan berdasarkan verifikasi proposal usulan prioritas daerah kabupaten/kota.

Disampaikannya, tidak terjadi pergeseran penduduk miskin dari perkotaan ke pedesaan. Namun di kedua wilayah itu terjadi penurunan angka kemiskinan, sebagaimana pertanyaan sebelumnya disampaikan F PDI-P melalui juru bicara Solihin.

Mengenai akses dan ketersediaan Sekolah Menengah Atas (SMA), Ahmad Hijazi mengatakan, bahwa penambahan jumlah sekolah perlu dilakukan seiring dengan meningkatnya angka partisipasi masuk sekolah.

Mengenai pemantapan aparatur sipil negara, Ahmad Hijazi mengatakan, pemerintah tetap berupaya meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya ASN melalui pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan teknis serta pendidikan dan pelatihan fungsional.

Sedangkan menjawab pandangan Fraksi dan PAN, terkait kinerja ekonomi Pemprov Riau masih sangat rendah. Menurut Ahmad karena karena pertumbuhan ekonomi Riau 2018 dengan migas yang melemah di angka 2,34 persen.

"Ekonomi Riau sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global khususnya harga migas dan CPO. Namun di sisi lain, PDRB Riau masih menduduki peringkat kelima di Indonesia atau terbaik di luar Pulau Jawa," sebutnya.

Kemudian menjawab fraksi PKB dan PAN terkait potensi pendapatan daerah yang belum tergali secara optimal. Ahmad mengatakan, Pemprov akan berupaya menggali sumber-sumber pendapatan lain melalui regulasi, teknologi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. "Dengan berbagai upaya, kita optimis bahwa PAD akan bisa kita tingkatkan dari tahun sebelumnya," jelas Ahmad Hijazi.

Menjawab Fraksi Gerindra Sejahtera tentang upaya peningkatan PAD, khususnya yang bersumber dari Retribusi Daerah, Pajak Air Permukaan dan pendapat lain-lain yang sah.

Menurut Ahamd Hijazi, pemerintah berupaya melakukan pengawasan secara berkala dan konkrit terhadap BUMD yang ada. "Kita lakukan seefektif mungkin penggunaan anggaran di masing-masing OPD yang difokuskan pada Indikator Kinerja Utama (IKU)," ungkapnya.

Menanggapi Fraksi PPP dan Fraksi NasDem-Hanura Ahmad Hijazi senada dengan jawaban pada fraksi lain. "Ini semua akan menjadi masukan bagi pemerintah," katanya. (Advetorial DPRD Riau)